BANJARMASIN, Realitaspost.com – Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Saut Nathan Samosir, MBA, memanfaatkan agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2026 sebagai wadah menyerap berbagai aspirasi masyarakat. 

Kegiatan yang digelar di Kafe 99 Trisakti, Kecamatan Banjarmasin Barat, Senin (13/7/2026), dihadiri ratusan warga bersama sejumlah perwakilan instansi pemerintah.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, RSUD Sultan Suriansyah, Camat Banjarmasin Barat, Lurah Belitung Selatan, Lurah Kuin Cerucuk, Puskesmas Kuin Raya, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Banjarmasin, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga infrastruktur dan sanitasi lingkungan.

Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan pelayanan rumah sakit bagi peserta BPJS Kesehatan. 

Warga mengaku masih menemukan pasien yang dipulangkan meski kondisinya belum sepenuhnya pulih. Bahkan, muncul cerita mengenai seorang pasien yang meninggal dunia tak lama setelah diperbolehkan pulang usai menjalani perawatan selama enam hari.

Menanggapi keluhan tersebut, Saut Nathan meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta pihak rumah sakit.

Menurutnya, pasien harus dipastikan benar-benar dalam kondisi stabil sebelum diperbolehkan pulang.

Ia menegaskan rumah sakit wajib memberikan pelayanan medis yang maksimal tanpa membedakan status kepesertaan BPJS.

Selain sektor kesehatan, masyarakat juga mempertanyakan belum hadirnya Sekolah Rakyat di Kota Banjarmasin. 

Padahal, program pendidikan bagi keluarga kategori desil 1 dan desil 2 itu telah berjalan di Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala.

Persoalan tersebut dinilai semakin mendesak karena mulai tahun 2026, warga ber-KTP Banjarmasin tidak lagi dapat mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat di daerah lain.

Berdasarkan penjelasan dari dinas terkait, pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarmasin masih terkendala ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah disebut masih terus berupaya mencari lokasi yang sesuai.

"Kami akan mengawal persoalan ini agar Banjarmasin segera memiliki Sekolah Rakyat sehingga masyarakat kurang mampu juga memperoleh akses pendidikan yang layak," ujar Saut.

Keluhan lainnya menyangkut penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Warga mengungkapkan masih adanya penerima bantuan yang dianggap sudah mampu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum terakomodasi. 

Bahkan, masih ditemukan data penerima bansos yang mencantumkan nama warga yang telah meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, Saut memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial untuk mendorong pembaruan dan validasi data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Di luar itu, masyarakat juga mengeluhkan distribusi air bersih PDAM yang kerap terhenti pada pagi hari di wilayah Kuin Cerucuk, sejumlah usulan pembangunan yang belum terealisasi, hingga keberadaan jamban apung di bantaran sungai yang masih menjadi penyebab pencemaran lingkungan.

Terkait persoalan sanitasi, Saut berharap Dinas PUPR bersama Dinas Perumahan dan Permukiman dapat mempercepat program pembangunan fasilitas MCK yang layak bagi masyarakat bantaran sungai.

"Harapan kami, program penghapusan jamban apung dapat terus dipercepat sehingga kualitas lingkungan semakin baik dan pencemaran sungai di Kota Banjarmasin bisa diminimalkan," pungkasnya. (puj)