BANJARMASIN, Realitaspost.com – Perbaikan jalan dan jembatan lingkungan serta persoalan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir, MBA, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan reses masa sidang III tahun 2026 tersebut digelar di Kedai Trisakti, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Telaga Biru.
Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah kepala dinas dan perwakilan instansi terkait untuk mendengarkan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah Telaga Biru dan Belitung Selatan.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan pembangunan infrastruktur mengemuka. Masyarakat Kelurahan Telaga Biru meminta peninggian jalan di kawasan Gang Wildan sekaligus perbaikan jembatan di sekitarnya yang kondisinya mulai rusak.
Sementara itu, warga Kelurahan Belitung Selatan mengusulkan pembenahan dua jembatan di RT 27 serta peninggian jalan lingkungan. Usulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga dan menunjang kelancaran mobilitas sehari-hari.
Menanggapi berbagai masukan itu, Saut menyampaikan bahwa usulan perbaikan infrastruktur perlu dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selanjutnya, kebutuhan tersebut dapat dikaji dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, prioritas pembangunan, serta ketersediaan anggaran daerah.
Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui reses menjadi salah satu sarana untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
Selain masalah pembangunan fisik, warga juga menyampaikan keluhan terkait pengajuan bantuan sosial. Persoalan muncul ketika sejumlah masyarakat yang telah dibantu mendaftar melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) ternyata tercatat dalam kelompok desil 6 ke atas.
Padahal, sejumlah program bantuan sosial memprioritaskan masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 5, sesuai persyaratan masing-masing program.
Saut menjelaskan, Puskesos telah membantu masyarakat dalam proses pendaftaran. Namun, data kesejahteraan yang tercatat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelayakan warga untuk memperoleh bantuan.
“Puskesos sebenarnya sudah membantu masyarakat dalam proses pendaftaran. Namun, kendalanya, warga yang didaftarkan ternyata masuk desil 6 ke atas,” ungkapnya.
Ia menyarankan warga yang merasa klasifikasi kesejahteraannya tidak sesuai dengan keadaan ekonomi sebenarnya agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
Melalui koordinasi tersebut, masyarakat dapat meminta pemeriksaan dan pemutakhiran data sesuai mekanisme yang berlaku.
Akurasi data dinilai penting agar penentuan penerima bantuan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan program pemerintah.
Saut berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan perhatian bagi perangkat daerah terkait.
Ia menilai, koordinasi lintas instansi diperlukan agar persoalan infrastruktur maupun kendala administrasi bantuan sosial dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Usulan peninggian jalan, perbaikan jembatan, hingga pembaruan data kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui proses evaluasi dan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Melalui reses tersebut, Saut menampung berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh warga Telaga Biru dan Belitung Selatan, sekaligus mendorong agar aspirasi masyarakat menjadi bagian dari pertimbangan dalam peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Banjarmasin. (puj)
Berita